Anggaran Gedung Baru KPK Diserahkan ke Banggar

Ketua Komisi III DPR I Gede Pasek Suardika menjelaskan, hasil rapat pleno Komisi Hukum tentang pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi akan diserahkan pada Badan Anggaran DPR. Di sana akan dicek apakah ada anggaran untuk itu.

“Keputusan Komisi III kita kan membahas dengan 14 mitra, masing-masing fraksi mengambil sikap, dan kita serahkan ke Badan Anggaran untuk dicek anggarannya,” kata Pasek di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/7).

Pasek menjelaskan, sikap fraksi terkait permintaan gedung baru KPK masih terbelah. Ada yang menerima, ada pula yang menolak. Argumentasi yang diberikan pun berbeda-beda.

“Ada yang disetujui, tetapi yang penting lebih menghemat dan kinerja dulu. Sda yang meminta alternatif gedung yang lain, mencontoh Komnas HAM. Tapi prinsipnya mereka mendukung,” jelas politikus Partai Demokrat ini. Pasek menuturkan, partainya setuju permintaan gedung mitra Komisi III DPR. Tak ada perlakuan khusus kepada KPK.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Hanura Syarifuddin Suding membantah fraksinya menolak gedung baru KPK. Hanura setuju dan meminta tanda bintang di anggaran gedung baru KPK dicabut. “Saya kira kawan-kawan bisa mengecek pandangan fraksi masing-masing,” kata Suding.