Jokowi Tancap Gas Menyelesaikan Permasalahan Di Jakarta

Jokowi Tancap Gas Menyelesaikan Permasalahan Di Jakarta – Setelah melihat kondisi Rusunawa di Marunda, maka Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memerintahkan perbaikan atas Rumah Susun Sederhana Sewa tersebut segera dilakukan. Rusunawa itu dipandang kurang layak huni dan minim fasilitas. Joko Widodo juga berencana membenahi perkampungan kumuh, terutama di pesisir.
Sepanjang hari Kamis (18/10), Jokowi mengunjungi perkampungan di Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Kampung itu berdiri di tengah hamparan tambak dengan sampah menumpuk di tepi-tepi air, menimbulkan bau yang tidak sedap.
”Saya mau tunjukkan, masih ada kampung seperti ini di Jakarta. Ini, kan, tidak seperti di Jakarta. Kesannya seperti bumi dan langit. Di sini bumi, di sana (Balaikota) langit,” ujar Jokowi.
Jokowi merencanakan pembangunan kampung dalam jumlah besar tahun depan. Saat ini, dia lebih banyak melihat kondisi di lapangan guna menentukan seperti apa desain pembenahan kampung yang cocok.
Meskipun baru beberapa hari menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta Jokowi langsung kerja ekstra, beliau bersama rombongan menuju ke Rusunawa Marunda. Mengecek kondisi di tempat itu, banyak unit di rusunawa itu yang kosong. Kondisinya pun terlihat kumuh, cat mengelupas, pintu dan jendela bobrok atau copot. Total terdapat 29 blok, 19 di antaranya masih kosong. Padahal, rusunawa tersebut dibangun sejak tahun 2007.
”Coba lihat jendelanya, banyak yang copot. Untuk itu, semua harus diperbaiki. Masyarakat berpenghasilan rendah diminta ke sini. Angkutan, puskesmas, saya carikan,” kata Jokowi.
Dinas Perumahan dan Dinas Pekerjaan Umum diperintahkan Jokowi untuk memperbaiki dan mengontrol pengelolaannya.

Sudah 3 Tahun Tidak Diperbaiki
Sejumlah penghuni mengeluhkan buruknya pengelolaan dan minimnya fasilitas Rusunawa Marunda. Kondisi gedung kian buruk karena minim perawatan, sementara para penghuni masih kesulitan dalam akses transportasi serta jauh ke pasar, lokasi kerja, dan fasilitas lain.
”Warga harus 2-3 kali ganti ojek dan angkutan untuk ke pasar. Anak-anak SMP dan SMA juga harus menempuh jarak lebih jauh. Pekerja juga terpaksa beli sepeda motor karena tak mudah pergi pulang kerja setiap saat,” kata Susana, penghuni Blok B 107 Rusunawa Marunda
Darmanto (40), Ketua RT 003 RW 010, Rusunawa Marunda, menambahkan, perawatan gedung dan instalasi rusunawa juga kurang memadai. Dia mencontohkan saluran air yang bocor di lantai lima sejak tiga tahun lalu belum diperbaiki hingga kini. Akibatnya, sejumlah unit di lima lantai basah akibat rembesan air. ”Kami sudah tiga kali meminta pengelola memperbaiki kebocoran itu, tetapi tak ada realisasi hingga kini. Sepertinya, sejak saya tinggal di sini tiga tahun lalu, belum ada perbaikan. Wajar jika gedung terlihat kusam,” kata Darmanto.
Kepala Unit Pengelola Teknis Rumah Susun Wilayah I Kusnindar mengaku kesulitan dalam perawatan karena keterbatasan dana. Jumlah tenaga operasional juga terbatas. ”Ada sekitar 30 persen dari 500 penghuni yang menunggak pembayaran sewa, bahkan 1-2 tahun tunggakannya. Padahal, yang menunggak kena denda 2 persen,” ujarnya.
Sejumlah penghuni korban penggusuran kolong tol dan jembatan mengaku harus membayar sewa Rp 141.000-Rp 164.000 per bulan. Mereka juga masih mengeluarkan biaya listrik dan air rata-rata Rp 150.000 sampai Rp 250.000 per bulan untuk unit ukuran 30 meter persegi dengan penghuni tiga orang.

Diberkakukannya Kartu sehat
Terkait dengan pelayanan kesehatan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memberikan kartu sehat kepada semua warga miskin dan yang berpotensi miskin. Perkiraan awal, pada 2013, ada 4,7 juta jiwa yang bisa mendapat kartu sehat dengan anggaran Rp 700 miliar.
”Saya sedang bereskan kartu sehat bisa keluar dalam tahun ini. Semalam rapat, Gubernur menginstruksikan, saya harus bisa menjamin sistem kesehatan di DKI Jakarta tetap jalan. Dengan dana yang tersedia, bisa menjamin setengah warga Jakarta. Selain orang miskin, orang yang berpotensi miskin juga harus kita pikirkan,” tutur Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
Basuki menyampaikan, jika tidak terlambat mencetaknya, November ini bisa dipraktikkan. Tidak akan ada syarat berbelit untuk memiliki kartu sehat. Prinsipnya, rakyat yang sakit tidak boleh terbebani biaya apa pun.
”Ketika pemda belum bisa memberikan uang kepada rakyat, kita usahakan rakyat tidak mengeluarkan uang. Gubernur punya mimpi yang luar biasa karena ekonomi dan daya beli kita baik,” katanya.
Siti Fadilah Hanum, tim satuan pengawas intern PT Askes, mendukung rencana eksekutif untuk memberikan kartu sehat kepada warga Jakarta. ”Kami baru mendengarkan konsepnya, nanti akan ditindaklanjuti. PT Askes dipercaya mengelolanya,” kata Siti.